PT Hastra Karya Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan menyediakan jasa penyewaan, perancangan, pelaksanaan atau pembangunan gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kompensasi lebih bayar pada PT Hastra Karya Persada. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan staf pajak dari PT Hastra Karya Persada. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba (2) prosedur yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel sebagai lembaga kepabeanan dalam mengawasi penyelundupan narkoba (3) hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam mengatasi penyelundupan narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel memiliki peran yang vital dalam mengawasi pabean Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Selatan dari kasus penyelundupan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, DJBC Sulbagsel melalui bidang Penindakan dan Penyidikan memberikan tugas tersebut terhadap seksi Narkotika dan Barang Larangan untuk mengawasi, melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan, dan barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dalam menjalankan tersebut DJBC Sulbagsel menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). (2) DJBC Sulbagsel dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba melaksanakan beberapa kegiatan penindakan antara lain: Penelitian Pra-Penindakan, Penentuan Skema Penindakan dan Operasi Penindakan. (3) Dalam menjalankan tugas DJBC juga memiliki beberapa hambatan yaitu ketidakmampuan untuk merealisasikan setiap tugas,

Abstrak – Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak revaluasi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan PT Bantimurung Indah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah PT Bantimurung indah. Hasil penelitian ini adalah PT Bantimurung Indah melakukan revaluasi aktiva dengan menggunakan metode revaluasi parsial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai aktiva tetap naik setalah melakukan revaluasi sehingga perbedaan tersebut juga meningkat yang berdampak terhadap laba perusahaan mengalami penurunan sehingga dengan menurunnya laba perusahaan maka beban pajak setelah revaluasi aktiva tetap lebih rendah sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN, jumlah PKP terhadap penerimaan PPN, moderasi sosialisasi perpajakan pada pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN dan moderasi sosialisasi perpajakan terhadap pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo, Surabaya. Populasi dari penelitian ini yaitu Pengusaha Kena Pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo Surabaya. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, serta teknik analisis yang digunakan analisis regresi moderasi dalam SPSS V.22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sosialisasi pengenalan pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN. Sosialisasi pengetahuan pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modal intelektual sebagai determinan dalam mendorong kinerja bisnis PT. Makassar Mega Putra Prima. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kunci dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Makassar Mega Putra Prima mengelola modal intelektualnya dengan baik. Perusahaan menganggap modal intelektual sebagai aset tidak berwujud yang sangat berharga. Hal ini terlihat dari pengelolaan yang dilakukan oleh PT. Makassar Mega Putra Prima terhadap human capital, structural capital, dan customer capital dalam mendukung kinerja bisnis perusahaan.

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian (PPRSNH) merupakan suatu perhimpunan yang bergerak pada bidang usaha jasa sewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan PPN atas jasa sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian, Apakah prosedur pemungutan PPN atas Jasa Sewa sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan Stafpajak Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil wawancara langsung dengan narasumber dibandingkan dengan dokumen invoice, faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat perjanjian kerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Pemungutan PPN atasa jasa sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian dilakukan dengan tarif yang dikenakan sebesar 10 persen. dari jumlah tagihan dan membuatkan bukti potong untuk diserahkan kepada pemungut untuk membuat faktur pajak. prosedur pemungutan PPN atas jasa sewa pada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non-Hunian sudah sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

PT Bantimurung Indah terletak di Desa Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang jaraknya lebih dari 31 Km dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan (Makassar). Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bosowa Group yang berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam bidang pengelolaan rumput laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada staf Finance PT Bantimurung Indah. penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah dilakukan setiap akhir bulan yang menghasilkan penghasilan yang diterima oleh pegawai langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penyetotan PPh Pasal 21 di PT Bantimurung Indah dalam satu tahun pajak 2019 mengalami keterlambatan pembayaran karena pembayaran PPh Pasal 21 pajak pada pendapatan ekspor yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah, dan pelaporan oleh PT Bantimurung Indah dilakukan dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT Bantimurung Indah tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

UD Rhaodatul merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan eceran dan grosir di Kota Makassar yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Dalam menjalankan bisnis, UD Rhaodatul menjual berbagai macam bumbu bakso di wilayah Pasar Daya Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan PP No 46 Tahun 2013 ke PP No 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto atas PPh pasal 4 Ayat (2) pada UD Rhaodatul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data yang diolah adalah jumlah perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang Peredaran Bruto terkait data perhitungan dan penyetoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Rhaodatul melakukan kewajiban perpajakannya dengan mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari satu persen ke 0,5 persen tentang peredaran bruto. KepatuhanPenyetoran yang dilakukan UD Rhaodatul ditemukan tidak patuh atau tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas peredaran Bruto adalah dengan membayar pajak dan mendapatkan Nomor Tansaksi Penerimaan Negara (NTPN) Secara otomatis dilaporkan melaporkan pajaknya sedangkan Implikasi dari pengembangan usaha tentang penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen tidak memberikan dampak secara signifikan karena hanya memberi pengaruh terhadap penambahan persediaan barang. KepatuhanPenyetoran yang dilakukan UD Rhaodatul ditemukan tidak patuh atau tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas peredaran Bruto adalah dengan membayar pajak dan mendapatkan Nomor Tansaksi Penerimaan Negara (NTPN) Secara otomatis dilaporkan melaporkan pajaknya sedangkan Implikasi dari pengembangan usaha tentang penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen tidak memberikan dampak secara signifikan karena hanya memberi pengaruh terhadap penambahan persediaan barang. KepatuhanPenyetoran yang dilakukan UD Rhaodatul ditemukan tidak patuh atau tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas peredaran Bruto adalah dengan membayar pajak dan mendapatkan Nomor Tansaksi Penerimaan Negara (NTPN) Secara otomatis dilaporkan melaporkan pajaknya sedangkan Implikasi dari pengembangan usaha tentang penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen tidak memberikan dampak secara signifikan karena hanya memberi pengaruh terhadap penambahan persediaan barang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan pajak air tanah CV Agung Mas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan kepala sub bidang pengawasan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (BPKPD) dan kepada pemilik CV Agung Mas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 20 persen dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah. Prosedur penetapan pajak dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah berdasarkan Surat pemberitahuan pajak daerah atau laporan wajib pajak.

Desa Lompo Tengah merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Lompo Tengah sebagai penerima Dana Desa sudah seharusnya menjalankan Manajemen Pajak dalam setiap transaksi yang dibeli. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan Pajak atas Dana Desa Di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Hasil Penelitian ini adalah Desa Lompo Tengah Garis Penerapan Pajak dengan Memungut atau Memotong Pajak, Menyetor Pajak dan Melaporkan Pajak. Dalam Penerapannya Pajak yang Paling Sering adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kegiatan Pemotongan dan Pemungutan Pajak dilakukan dengan menginput setiap pajak berdasarkan jenisnya melalui Aplikasi Keuangan Desa yang bernama Siskeudes. Dalam Hal Penyetoran, Desa Lompo Tengah melakukan penyetoran yang telah dipungut dan dipotong ke Kantor POS. Desa Lompo Tengah masih belum melakukan Pelaporan Pajak tetapi hanya melakukan Pelaporan dalam bentuk Pelaporan atas Semua transaksi yang dilakukan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dari bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019. Adapun tujuan ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh petanijagung kuning di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahuikelayakan usahatani jagung kuning di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara langsung terhadap subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah para petani jagung kuning yang sebanyak 22 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Pendapatan rata-rata petani jagung kuning di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dalam satu kali panen selama 4 bulan sebesar Rp. 9.417.409 dan Usahatani jagung kuning di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang layak untuk diusahakan.